Gema Genggong : Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema <p>Jurnal Gema Genggong di terbitkan dua kali dalam setahun, memuat tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian ilmiah di bidang Ilmu Hukum, Keadilan dan Kebudayaan.</p> STIH Zainul Hasan Genggong en-US Gema Genggong : Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya 2089-0125 Pembatasan Kepemilikan Dan Penguasaan Serta Penegakan Hukum Atas Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/60 <p>Negara Indonesia adalah negara agraris dimana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian (agraris) baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani.Oleh karena itu tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.Setiap orang membutuhkan tanah karena tidak ada aktivitas atau kegiatan orang yang tidak membutuhkan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.</p> <p>Arti penting tanah tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:</p> <p>“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.</p> <p>Jelas bahwa tanah sebagai tempat usaha, yang merupakan bagian dari permukaan bumi harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</p> Hartoyo Hartoyo ##submission.copyrightStatement## 2020-05-16 2020-05-16 2 1 Hak Pemeliharaan Anak Dalam Perceraian (Hadlonah) Menurut Islam https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/61 <p>Manusia di dalam kehidupannya tidak terlepas hubungannya dengan manusia lainnya. Hubungan ini bisa terjadi di dalam segala hal, di mana saja dan dalam&nbsp; keadaan apa saja. Salah satu hubungan hukum yang sekalgus merupakan <em>&nbsp;Sunnah Rasul</em>, adalah hubungan Perkawinan.&nbsp; Dengan sifat, <em>&nbsp;ego </em>&nbsp;dan perilaku manusia, maka hubungan antara mereka memang dapat berlangsung dengan segera&nbsp; dan dengan suatu ikatan yang sangat baik, akan tetapi&nbsp; tidak jarang suatu niat hubungan yang sudah sejak lama <em>&nbsp;dirancang</em>, tidak dapat dilanjutkan karena keadaan atau suatu kondisi tertentu. Salah satu hubungan yang juga mudah <em>retak</em> adalah Hubungan Perkawinan.</p> <p>Dalam hal suatu pernikahan belum dikaruniai anak atau anak- anak, kemungkinan urusannya tidak begitu sulit, akan tetapi sebaliknya apabila sudah dikaruniai anak, bahkan lebih dari satu, kemudian perkawinan antar Orangtuanya <em>&nbsp;bubar</em>, muncullah masalah yang pelik, salah satunya adalah dalam hal pemeliharaan anak (<em>Hadlonah).</em></p> <p>Pengadilan Agama memang dapat menerbitkan putusan dan bisa pula menerbitkan penetapan. Putusan dibuat atas dasar gugatan karena suatu perkara, sedangkan penetapan merupakan <em>follow up </em>&nbsp;dari suatu permohonan. Putusan bisa bersifat <em>&nbsp;Condemnatoir </em>&nbsp;atau yang bersifat menghukum atau mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan penetapan merupakan dikabulkan atau tidaknya permohonan dari pihak pemohon.</p> Mohamad Hendra ##submission.copyrightStatement## 2020-05-16 2020-05-16 2 1 Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/62 <p>Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara Kesatuan (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraris, yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain.</p> <p>Manusia sejak lahir didunia telah berhubungan dengan manusia lain dalam wadah yang dinamakan masyarakat, dimana setiap kehidupan masyarakat selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani dan rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun cara hibah <em>(schenking)</em>, atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberi masih hidup</p> Khusnul Hitaminah ##submission.copyrightStatement## 2020-05-16 2020-05-16 2 1 Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/63 <p>Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut konsepsi negara kesejahteraan, mempunyai tujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan. Secara historis konsepsi negara kesejahteraan (welvaarstaat) pada permulaan abad ke 20, membawa pergeseran pada peranan aktifitas pemerintah. Pergeseran dimaksud adalah konsepsi nachtwakerstaat ke konsepsi welvaarstaat. Pada konsepsi nachtwakerstaat, tugas pokok pemerintah adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah serta berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat belaka. Sementara pada konsepsi welvarstaat, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurzorg), untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.</p> <p>Atas dasar pergeseran konsepsi nachtwakerstaat ke konsepsi welvarstaat, maka sejak saat itu lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Hal ini menimbulkan semakin besarnya campur tangan pemerintah (penguasa) di dalam setiap sektor kehidupan masyarakat, termasuk campur tangan dalam bidang sosial-ekonomi. Sjachran Basah mengkaitkan campur tangan pemerintah ini sebagai bagian dari tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service), yaitu tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan kesejahtraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Untuk menjalankan tugas-tugas <em>public service</em>, oleh administratur Negara selain bertindak berdasarkan perundang-undangan juga diberi kewenangan bertindak berdasarkan freies Ermessen (discretionair), yaitu kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang pengaturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>&nbsp;</p> Huda Maz ##submission.copyrightStatement## 2020-05-16 2020-05-16 2 1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/64 <p>Status seorang anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka melekatkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengenal keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana anak tumbuh dewasa secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.</p> <p>Anak merupakan pribadi yang bersih dan peka terhadap rangsangan - rangsangan yang berasal dari lingkungan<strong>.&nbsp;</strong>Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Anak pun menjadi dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan.</p> <p>&nbsp;</p> Sri Rudiyah ##submission.copyrightStatement## 2020-05-16 2020-05-16 2 1