Gema Genggong : Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema <p>Jurnal Gema Genggong di terbitkan dua kali dalam setahun, memuat tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian ilmiah di bidang Ilmu Hukum, Keadilan dan Kebudayaan.</p> STIH Zainul Hasan Genggong en-US Gema Genggong : Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya 2089-0125 Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/18 <p>Didalam pemberian pinjaman, perbankan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, perbankan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar perbankan dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan Debitur untuk mengembalikan utangnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil yaitu benda yang berwujud misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga maupun yang bersifat immaterial yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya misalnya jaminan perorangan (<em>borgtocht</em>) <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p> <ol> <li><small>Satrio, J, <strong><em><u>Hukum Jaminan,Hak Jaminan Kebendaan,Hak Tanggungan Buku I</u></em></strong>,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 68</small></li> </ol> Anton Suryadi ##submission.copyrightStatement## 2016-06-02 2016-06-02 1 1 1 1 Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Dalam Upaya Mencari Keadilan Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kraksaan (Studi Kasus Perkara No. 1669/PDT.G/2014/PA.KRS) https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/23 <p>Perkawinan adalah merupakan perpaduan dua insan, dalam suatu ikatan untuk menjalani hidup besama. Dan ketika dalam menjalani samudra kehidupan tidaklan akan pernah berjalan mulus, seperti apa yang ada di dalam angan. Sehingga perceraian tak jarang menjadi jalan terakhir yang dilih untuk menyelesaiakan masalah. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.</p> <p>Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik diantara mereka sehingga tidak dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.</p> <p>Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut :</p> <ol> <li>Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.</li> <li>Krisis moral dan akhlak, Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.</li> <li>Perzinahan, Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.</li> <li>Pernikahan tanpa cinta, Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.</li> <li>Perselingkuhan hingga pada campur tangan pihak ketiga dalam hal biasanya adalah orang tua dari salah satu pasangan</li> </ol> <p>Dalam kasus perceraian tak jarang pihak istri selalu dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan, seperti halnya tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya dia dapatkan dari mantan suami, seperti nafkah Iddah, mut’ah, madliyah, nafkah anak maupun harta gono-gini yang harus didapat dari si istri, hal itu terjadi karena minimnya pengatahuan dari pihak istri dalam hal hukum dan ini sering terjadi di daerah pedesaan, untuk itulah penulis merasa terpanggil untuk membuat penelitian ini agar para istri yang minim akan pengetahuan hukum dapat memahami serta mengupayakan hak-haknya pada saat proses persidangan dengan melakukan gugatan balik atau yang biasa dikenal dengan istilah hukumnya “Gugatan Rekonvensi”.</p> Mohammad Zainal ##submission.copyrightStatement## 2016-06-02 2016-06-02 1 1 2 2 Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif) https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/22 <p>Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras, yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.</p> <p>Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) :</p> <ol> <li>Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.</li> <li>Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.</li> <li>Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sekretariat Negara R.I., <em>Undang</em><em>-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,</em> Media Centre, Surabaya, 2009, hal. 3.</p> Mohammad Hendra ##submission.copyrightStatement## 2016-06-02 2016-06-02 1 1 3 3 Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Pidana (Tinjauan Yuridis Normatif) https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/21 <p>Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuaan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kaasusnya.Disamping itu kaaasus kekerasana dalam rumah tangga dianggap persoalan privat.Karena karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah kdrt diaanggap sebagai rahasia keluarga.Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami istri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tampa penyelesaian.</p> <p>Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang marak terjadi akhir-akhir ini ,menjadi sangat mengusik telinga, bukan hanya terjadi kalngan biasa bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut. Beberapa diantaranya memicu sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tampa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal buruk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.</p> <p>Seperti salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh asosiasi perempuan Indonesia yang menentang keras adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT), yang meneropong bahwa kekerasan dalam kdrt menjadikan wanita sebagai korban karena itu maka lahirlah undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengecap setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lalu nagai mana bentuk atau kriteria dari kekerasan tersebut yang bias dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.</p> Hj. Khusnul Hitamina ##submission.copyrightStatement## 2016-06-02 2016-06-02 1 1 4 4 Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian KDRT (Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT di Indonesia) https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/20 <p>Undang undang No. 23 Tahun 2004 merupakan kebijakan publik yang bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Meski undang undang ini sarat dengan nilai nilai yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang intinya memberlakukan kesetaraan laki laki dan perempuan, &nbsp;namun dalam pemberlakuannya di Indonesia masih belum mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dinegara ini.</p> <p>Disejumlah daerah yang nilai nilai budaya patriarkhi masih tinggi, tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat memprihatinkan. Sehingga UU No. 23 Tahun 2004 kurang berjalan efektif. Bahkan tidak jarang, dalam implementasi UUPKDRT, terdapat kontradiksi kebijakan pejabat disejumlah daerah, sehingga usaha menanggulangi KDRT berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran.</p> Husni Mubarok ##submission.copyrightStatement## 2016-06-02 2016-06-02 1 1 5 5 Upaya Pemenangan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2015 Studi Penelitian Di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/gema/article/view/19 <p>Pemilhan umum (Pemilu) di Indonesia sejak era reformasi baik skala nasional maupun lokal termasuk di tingkat desa dalam realitasnya menuju penciptaan demokrasi yang semakin baik dan aspiratif. Hal ini di lihat dari segi sistem administrasi, transparansi dan kualitas partisipasi politik masyarakat yang semakin dewasa dan rasional dibandingkan dengan era orde baru yang otoritarian menganut sistem feodal. Sehingga masyarakat atau warga dapat memenuhi ekspektasi pribadinya terhadap pilihannya dengan memilih atau dipilih secara langsung berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi.</p> <p>Dengan demikian, pemilihan secara demokratis memang menjadi idaman dan sangat menarik perhatian bagi masyarakat, termasuk memilih calon kepala desa (cakades) yang pada akhirnya sosok pemenang di ajang pemilihan kepala desa (pilkades) tersebut akan menjadi pemimpin dan panutan bagi mereka bukan hanya dalam pemerintahan tetapi juga bisa dalam sosial keagamaan.</p> <p>Hal ini, menurut pernyataan Miriam Budiarjo (1981 ; 49) setidaknya ada empat faktor yang memengaruhi terhadap masyarakat pemilih yaitu ; <em>pertama</em>, kekuasaan, dalam artian cara mencapai apa yang diinginkan sumber-sumber di antara kelompok masyarakat. <em>Kedua</em>, kepentingan, maksudnya ada sesuatu yang diburu oleh individu-individu dan kelompok-kelompok. <em>Ketiga</em>, kebijakan adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan biasanya dibentuk berupa peraturan. <em>Keempat</em>, budaya sosial politik, yakni orientasi subyektif individu dan kelompok terhadap sistem sosial politik masyarakat.</p> Achmad Bustomi ##submission.copyrightStatement## 2016-06-02 2016-06-02 1 1 6 6